Komisi VI Protes Deputi BUMN Tak Hadir

01-07-2013 / KOMISI VI

Sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI protes terhadap ketidakhadiran Deputi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (1/7). Akhirnya, rapat ditunda hingga Kamis, (4/7).

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) saat memimpin rapat. mempertanyakan, mengapa hanya Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur dan Logistik, Kementerian BUMN yang hadir. Menurut aturannya, RDP setidaknya harus dihadiri pejabat eselon I. Sementara Deputinya sendiri yang dijadwalkan hadir dalam RDP, ternyata sedang dirawat rumah sakit, karena demam.

Agenda rapat sedianya akan mendengarkan jawaban tertulis dari PT. Pelindo I-IV. Dengan ketidakhadiran tersebut, Komisi VI merasa tidak dihargai.Idealnya, rapat dihadiri menteri. Bila menteri berhalangan bisa menunjuk pejabat eselon I untuk mewakili. Para anggota Komisi VI yang hadir bergiliran ikut mengomentari jalannya rapat.

Para Direksi Pelindo I-IV yang sudah hadir, akhirnya tak bisa menyampaikan jawaban apa pun, karena rapat tak sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan DPR RI. Rapat sempat diskors sejenak untuk meminta konfirmasi dari Asdep, agar ada deputi yang bisa menggantikannya dalam rapat tersebut. Ternyata, semua deputi juga hari itu sedang sibuk. Akhirnya, diputuskan rapat ditunda hingga Kamis.

Seperti diketahui, sisa waktu dalam masa sidang IV ini tinggal beberapa hari lagi. DPR segera reses pada 12 Juli 2013. Aria Bima saat memimpin rapat minta agar Kementerian BUMN mengerti jadwal dan aturan main yang berlaku di DPR RI. Rapat ini sebenarnya sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Tiba-tiba gagal, karena ketidakmengertian para pejabat di Kemeneterian BUMN. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...